Contoh Latar Belakang Proposal

Icon CameraBertold Ananda
Rabu 18 Januari 2023 20:51 WIB
Contoh Latar Belakang Proposal
Contoh latar belakang proposal. (Foto: Freepik)

Contoh Latar Belakang Proposal dan Cara Menyusunnya

JAKARTA, celebrities.id - Contoh latar belakang proposal dan cara menyusunnya perlu kamu pelajari dengan benar dan tepat. Hal itu dikarenakan bahwa materi satu ini sangat bermanfaat untuk kamu yang sedang kebingungan bagaimana cara menyusun latar belakang proposal yang benar.

Pada dasarnya menyusun latar belakang proposal tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Oleh dari itu kamu perlu membuatnya dengan teratur dan sistematis. Sebab  proposal merupakan rancangan kerja yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang nantinya ditujukan oleh sejumlah pihak yang memiliki kepentingan.

Lantas bagaimana cara menyusun latar belakang proposal. Ikuti ulasan satu ini karena Celebrtiies.id telah merangkum, Kamsi (12/01/2023) untuk kamu mengenai contoh latar belakang proposal dan cara menyusunnya.

Cara Membuat Latar Belakang Proposal

Merangkum  E-book “Modul II: Metode Penelitian Kualitatif, Cara Menyusun Bagian Awal Proposal Penelitian”, bahwa menyusun latar belakang diharuskan dapat memuat beberapa hal, diantaranya:

1.Alasan dan Argumentasi Judul Proposal

Cara pertama menyusun latar belakang proposal yang benar yaitu dengan mencari tahu alasan dan menyampaikan argumentasi yang kuat terkait judul proposal yang ingin dibuat.

2. Pertimbangan Judul Proposal

Cara kedua membuat latar belakang proposal yaitu dengan mempertimbangkan argumentasi atas ditetapkannya judul penelitian, atau alasan atas ditetapkannya judul penelitian

3. Pembaharuan Penelitian  atau Novelty

Cara ketiga menyusun dengan tepat suatu latar belakang proposal yaitu dengan menunjukkan pembaharuan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya

 

Contoh Latar Belakang Proposal 

Melansir dalam sumber yang sama, terdapat beberapa contoh latar batar belakang proposal yang baik dan benar, berikut  contoh selengkapnya.

1. Contoh Latar Belakang Proposal Penelitian

Reforma Agraria: Threat dan Treatment Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

(Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).

Rehman Sobhan dalam “Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development” (1993) menyatakan, bahwa bila suatu negara ingin menghapuskan kemiskinan (meningkatkan kesejahteraan) di pedesaan, dan ingin pula mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif atau pilihan lain selain melakukan reforma agraria yang radikal.

Alternatif ini penting, karena reforma agraria akan mendistribusikan kembali tanah-tanah secara adil, bagi sebagian rakyat yang tidak memiliki tanah atau kekurangan pemilikan tanah. Pernyataan Rehman Sobhan ini relevan dengan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Blitar yang relatif radikal, karena selalu didahului dengan reklaiming (reclaiming), kemudian dilanjutkan dengan konflik, perdamaian, redistribusi tanah, dan akhirnya legalisasi asset.

Hal ini antara lain terjadi pada konflik antara masyarakat Dusun Kulonbambang, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dengan PT. Sari Bumi Kawi pada tahun 1998. Konflik diawali dengan upaya masyarakat melakukan reklaiming atas tanah seluas 280 Ha, setelah eskalasi meningkat dan berlarut-larut akhirnya dilakukan perdamaian, redistribusi tanah, dan legalisasi asset.

Puncak penyelesaian di bidang pertanahan ditandai dengan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat yang melakukan reklaiming pada tanggal 4 April 2012. Walaupun sudah dilakukan penyerahan sertipikat hak atas tanah, reforma agraria di Dusun Kulonbambang belumlah selesai, karena seperti dikatakan Rehman Sobhan, masih diperlukan adanya tahapan lanjutan yang wajib memperlihatkan hadirnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan demikian reforma agraria di Kabupaten Blitar cenderung diawali dengan konflik yang berlangsung antara masyarakat dengan pihak lain. Sementara itu, pada tahun 1974 di Perkebunan Nyunyur terjadi konflik antara masyarakat Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar melawan PT. Kismo Handayani (dahulu: PT. Nyunyur Baru). Konflik diawali tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar membatalkan redistribusi tanah yang diperoleh masyarakat pada tahun 1963, seluas 100 Ha.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar menyerahkan tanah tersebut kepada PT. Nyunyur Baru, yang telah menguasai tanah seluas 374 Ha, sehingga akhirnya PT. Nyunyur Baru berhasil menguasai tanah seluas 474 Ha. Sesungguhnya, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, maka pola konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pola konflik di Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui ada lima pola konflik di Provinsi Jawa Timur, yaitu: Pertama, konflik di area hutan, terutama yang terkait dengan wilayah hutan dan akses pengelolaannya di wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Banyuwangi.

Kedua, konflik yang terkait dengan ekspansi wilayah industri dan kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Nganjuk. Ketiga, konflik yang terkait dengan proyek infra struktur, seperti PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di KabupatenBojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi, serta PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Banyuwangi.

Keempat, konflik yang terkait dengan perampasan ruang kelola rakyat untuk industri ekstraktif di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. Kelima, konflik di area perkebunan yang melibatkan masyarakat (petani) dengan pihak perusahaan perkebunan di Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Jember (sumber: Islambergerak.com, 2018 dan KPA, 2018).

Ida Nurlinda dalam disertasinya (2008) mengungkapkan, bahwa ada enam fakta penyebab terjadinya konflik agraria, yang melibatkan PTPN (PT. Perkebunan Nusantara), sebagai berikut: Pertama, masyarakat menyerobot tanah PTPN, padahal tanah tersebut merupakan asset negara (BUMN). Kedua, PTPN memperoleh tanah hasil nasionalisasi perkebunan milik asing, padahal perkebunan asing tersebut dahulunya memperoleh tanah dengan cara merampas tanah rakyat.

Ketiga, PTPN memperoleh tanah hasil pelepasan kawasan hutan, yang ternyata tumpang-tindih dengan tanah ulayat. Keempat, penguasaan tanah oleh PTPN melampaui luas tanah yang mendapat hak guna usaha, sehingga tumpang tindih dengan tanah rakyat. Kelima, tanah PTPN terlantar, karena telah habis hak guna usahanya. Keenam, sengketa antara inti (PTPN) dengan plasma (rakyat), yaitu ketika inti mengambil-alih tanah plasma.

Sementara itu, konflik pertanahan di Kabupaten Blitar pada umumnya terjadi antara petani (masyarakat) dengan perusahaan perkebunan, yang kemudian diselesaikan dengan menggunakan format reforma agraria. Format ini menekankan pada berbagai upaya untuk mengkonstruksi kesejahteraan sosial dan keadilan sosial di kalangan petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Reforma Agraria: Threat Dan Treatment Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).
 
 

Editor : Hadits Abdillah

Follow Berita Celebrities di Google News