Daftar Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi, dari PSBB hingga PPKM

Aldy Rahman
Rabu 11 Mei 2022 17:56 WIB
Daftar Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi, dari PSBB hingga PPKM
Daftar kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19. (Foto: celebrities.id/IG @aniesbaswedan)

JAKARTA, celebrities.id – Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatasi pandemi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 agar tidak memakan banyak korban jiwa.

Tercatat sejak pemerintah mengumumkan kasus Covid-19 untuk pertama kali, kebijakan untuk mengatasi penyebaran pandemi Covid-19 terus datang dan cenderung berubah-ubah. 

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (11/5/2022) berikut daftar kebijakan pemerintah dalam melawan pandemi Covid-19.

Daftar Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi

1. PSBB

Dalam menekan penyebaran Covid-19 yang semakin masif, pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Hal itu semata-mata dilakukan pemerintah untuk menekan penularan dengan membatasi mobilitas masyarakat.

PSBB ditetapkan pada 31 Maret 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan  Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020. 

Kebijakan PSBB diantaranya ialah Peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

2. PSBB Transisi

Dalam menghadapi pandemi, pemerintah juga pernah mengeluarkan kebijakan berupa PSBB Transisi. 

Pada masa periode transisi ini, masyarakat mulai diberikan pelonggaran dalam beraktivitas. Masyarakat sudah boleh untuk bekerja dengan kapasitas maksimal 50 persen karyawan yang diizinkan masuk kantor. 

Selain itu tempat ibadah, UMKM, taman hingga pantai juga telah dibuka  dengan kapasitas maksimal 50 persen. Untuk kendaraan pribadi dan angkutan massal juga maksimal diisi oleh 50 persen penumpang.

3. PSBB Ketat

Kebijakan PSBB Ketat diambil pemerintah setelah terjadi lagi lonjakan kasus Covid-19 yang sebelumnya telah melandai. 

Pada saat masa PSBB Ketat, hanya terdapat 11 sektor usaha esensial yang diperbolehkan beroperasi dengan tetap mengatur kapasitas maskimal 50 persen. 

Selain itu untuk usaha rumah makan tetap boleh buka tetapi pengunjung tidak diperbolehkan makan dilokasi.

 Sementara tempat ibadah, untuk para jamaah hanya boleh masyarakat sekitar lokasi ibadah. Dalam PSBB Ketat, segala tempat hiburan dilarang beroperasi.

 

1
/
3