Indonesia Darurat Peretasan, Pemerintah Bentuk Satgas Perlindungan Data

Icon CameraTangguh Yudha Ramadhan
Rabu 14 September 2022 13:53 WIB
Indonesia Darurat Peretasan, Pemerintah Bentuk Satgas Perlindungan Data
Pemerintah bentuk satgas perlindungan data. (celebrities.id/Freepik)

JAKARTA, celebrities.id - Pemerintah Indonesia akhirnya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data untuk melindungi dan mengamankan data dari berbagai ancaman kebocoran, seperti yang kerap terjadi belakangan ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pembentukan satgas ini telah melalui perundingan berbagai pihak. Hal itu diungkap dalam konferensi pers, Rabu (14/9/2022).

"Seiringan dengan ramai bocornya data yang banyak dilakukan oleh Bjorka, kami, bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sepakat membentuk satgas," kata Mahfud.

Dia memaparkan bahwa pembentukan satgas didasari dari dua hal. Yang pertama adalah untuk membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih, dan yang kedua adalah amanat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan disahkan oleh DPR RI.

Mahfud pun mengatakan RUU Perlindungan Data Pribadi saat ini sudah melewati pembicaraan tingkat I di DPR. Dengan begitu, hanya tinggal melewati tingkat dua, dia juga menyebut bahwa pengesahan di Paripurna tidak akan ada pembahasan substansi.

Dengan dibentuknya Satgas Perlindungan Data, Mahfud mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik. Terlebih data yang dibocorkan Bjorka juga menurutnya hanya data yang bersifat umum, bukan rahasia.

Bahkan, menurut Mahfud, motif peretasan oleh Bjorka bukan motif yang membahayakan, melainkan motif yang menggabungkan persoalan politik, ekonomi, dan jual beli. Ia pun dengan tegas mengatakan akan serius menangani masalah ini.

Sebelumnya, Bjorka menjadi sorotan masyarakat Indonesia karena telah mengacak-acak sederet data yang dikelola oleh banyak perusahaan, termasuk juga perusahaan plat merah milik Pemerintah.

 

1
/
2