Islam Melarang Pernikahan Beda Agama, KH Cholil Nafis: Hukumnya Tidak Sah dan Haram

Icon CameraIrfan Maulana
Senin 26 September 2022 20:59 WIB
Islam Melarang Pernikahan Beda Agama, KH Cholil Nafis: Hukumnya Tidak Sah dan Haram
Ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama dilarang dan tak sesuai dengan ajaran agama islam. (Ilustrasi: Doublejj)

JAKARTA, celebrities.id - Ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama dilarang. Sebab, tak sesuai dengan ajaran agama islam

Hal itu disampaikan oleh Dosen Hukum Islam PSKTTI Universitas Indonesia KH Cholil Nafis saat menjadi saksi ahli dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (26/9/2022).

Dia menjelaskan, ketentuan undang-undang perkawinan menyebutkan sahnya perkawinan apabila sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga dapat dikatakan pernikahan beda agama tidak sesuai ajaran agama Islam dan hal demikian dilarang.

Maka, kata dia, berdasarkan rujukan tafsir, fikih, peraturan perundang-undangan, dan sosial keagamaan, dapat disimpulkan pernikahan beda agama antara pasangan laki-laki muslim maupun perempuan muslimah dengan orang musyrik atau musyrikah hukumnya tidak sah dan haram. 

"Dan keputusan ulama Indonesia yang tergabung di organisasi MUI, NU, dan Muhammadiyah sepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki muslim maupun perempuan Muslimah,” kata KH Cholil Nafis dilansir dari website MK.

Dia menuturkan penjelasan ini juga dimuat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 44 KHI terdapat larangan menikah beda agama.

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku Pihak Terkait menghadirkan dua orang Ahli dalam sidang lanjutan ini selain KH Cholil Nafis, juga ada Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Hafid Abbas. M.

Ini merupakan sidang permohonan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege yang merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam.

Dalam keputusan MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama. Yakni, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. 

Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) dalam fatwa yang ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989, NU menegaskan nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Selanjutnya organisasi Muhammadiyah dalam keputusan Muktamar Tarjih ke-22 Tahun 1989 di Malang Jawa Timur telah mengatakan tidak boleh menikahi wanita non-muslimah atau ahlul kitab.

Hafid Abbas yang juga Guru Besar Pendidikan HAM dari FIP Universitas Negeri Jakarta menjelaskan bahwa khusus untuk hak atas perkawinan, Pasal 28B UUD 1945 pada intinya menyebutkan (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini, kata Hafid, memperlihatkan tidak ada tempat untuk kawin dengan sesama jenis karena tidak dimungkinkan adanya kelanjutan keturunan dan tidak ada tempat hubungan bebas karena anak keturunan itu lahir melalui perkawinan yang sah.

 

1
/
3