Kominfo Blokir Platform Gegara Aturan PSE, DPR: Demi Menjaga Kedaulatan Negara Indonesia

Carlos Roy Fajarta
Jumat 05 Agustus 2022 13:29 WIB
Kominfo Blokir Platform Gegara Aturan PSE, DPR: Demi Menjaga Kedaulatan Negara Indonesia
Kominfo blokir platform gegara aturan PSE, ini kata DPR. (Ilustrasi: Pixabay)

JAKARTA, celebrities.id - Ketua Bidang Hubungan Legislatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Atang Irawan mendukung penuh kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang memblokir beberapa aplikasi dan situs yang belum mendaftarkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Menurut Atang, kebijakan memblokir PSE adalah langkah maju sebagai penyekat di garda terdepan menjaga komitmen kedaulatan dari ancaman neo kolonialisme, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatur PSE dalam rangka perlindungan hak rakyat.

"Pemerintah harus mengaturnya, karena fungsi pemerintah adalah mengatur dan melaksanakan. Dalam konteks mengatur cukup jelas di UU ITE telah mengatur dan mendelegasikan dibentuk PP, dan lahirlah PP 17/2019 yang memerintahkan kementerian membentuk peraturan yang bersifat teknis dalam PSE yaitu Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020," ujar Atang Irawan, Jumat (5/8/2022).

Menurutnya apabila pemerintah diam saja tidak melakukan pendaftaran PSE, maka pemerintah melakukan pembiaran dan tidak melindungi rakyatnya.

Sehingga patut diduga pemerintah melanggar HAM secara terstruktur dan sistematis, karena jika terjadi cyber crime yang dilakukan terhadap rakyat, maka negara layak dipersalahkan.

"Ketika terjadi cyber crime oleh PSE yang tidak terdaftar (ilegal) seperti pinjol maka pemerintah juga yang dipersalahkan tidak melakukan pengawasan," ucapnya.

 

1
/
2