Kuasa Hukum Riri Khasmita Sebut Kliennya Bukan ART Nirina Zubir: Dia Anak Kos

Lintang Tribuana
Kamis 25 November 2021 10:51 WIB
Kuasa Hukum Riri Khasmita Sebut Kliennya Bukan ART Nirina Zubir: Dia Anak Kos
Kuasa Hukum Riri Khasmita Sebut Kliennya Bukan ART Nirina Zubir: Dia Anak Kos. (Foto: celebrities.id/Instagram)

JAKARTA, celebrities.id - Tim kuasa hukum Riri Khasmita membantah jika kliennya dikatakan sebagai ART di rumah mendiang ibunda Nirina Zubir, yakni Cut Indria Martini. 

Menurut Syakhruddin, Riri merupakan anak kos di kediaman milik mendiang ibunda Nirina. Bahkan, mereka memiliki bukti pembayaran penyewaan kos tersebut. 

"Riri bukan ART. Dia anak kos di situ di membayar, kok. Ada bukti pembayarannya," ujar Syakhruddin di Polres Metro Jakarta Barat. 

Riri Khasmita disebut mulai ngekos sejak 2012. Dia dikenakan biaya Rp1,5 hingga Rp2 juta setiap bulannya. 

"Andaikan dia ART, pasti digaji. Ini enggak. Dia malah membayar. Berarti anak kos murni. Cuma, karena ibu ini selalu sendirian di tempat itu, kemudian ibu ini dan Riri selalu ada di situ, awalnya disuruh beli makan, sampai ada kedekatan, sampai dipercaya urus surat-surat," tuturnya. 

Meski Riri adalah anak kos, tetapi kedekatannya dengan ibunda Nirina terjalin seiring waktu. Bahkan menurut tim kuasa hukum lain, Putra Kurniadi, kliennya sudah dianggap seperti anak. 

"Kalau anak angkat, itu karena sudah ada hubungan baik, artinya pun sudah memberikan kesaksian bahwa Riri ini adalah anak kesayangan dari Ibu Cut," ucapnya. 

Putra menuturkan, Riri adalah orang yang selalu merawat ibu Nirina dan menjadi orang kepercayaan. Hingga akhirnya dia meninggal dunia, dia orang yang paling dekat dengan mendiang. 

"Kenapa timbul rasa sayang, tentu ada hubungan baik, sehingga segala sesuatu ada yang dipercayakanlah pada Riri Khasmita ini," ucap Putra. 

Seperti diketahui, Riri Khasmita dan sang suami, serta tiga orang lainnya yang merupakan oknum PPAT telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan mafia tanah milik keluarga Nirina Zubir. 

Para tersangka dijerat Pasal 263, 264, 266, dan 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan dan Pemalsuan Dokumen.

Editor : Simon Iqbal Fahlevi