Pemerintah Disarankan Sediakan BSU di Atas Rp1 Juta dan Diskon Listrik, Redam Dampak PHK

Icon CameraMichelle Natalia Dyah Siswanty
Rabu 23 November 2022 17:12 WIB
Pemerintah Disarankan Sediakan BSU di Atas Rp1 Juta dan Diskon Listrik, Redam Dampak PHK
Pemerintah disarankan sediakan BSU di atas Rp1 juta dan diskon listrik untuk meredam dampak dari glombang PHK. (Foto: celebrities.id/Freepik)

JAKARTA, celebrities.id - Isu PHK kini tengah bergeliat, terbaru perusahaan rintisan raksasa Ruangguru, GoTo, Sirclo resmi memutus karyawannya, tidak tanggung-tanggung, jumlah terdampak sangat signifikan.

Disamping perusahaan teknologi di Indonesia, keputusan PHK massal ini juga telah terjadi di banyak sektor, baik itu sektor tekstil dan pakaian.

Dikhawatirkan fenomena ini akan merambat ke sektor properti, konstruksi dan kendaraan bermotor, mengingat kondisi suku bunga yang terus naik. 

Merespons hal itu, ekonom sekaligus Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menyebutkan bahwa pemerintah sudah mulai harus menyiapkan paket kebijakan sesegera mungkin. 

Salah satu cara yang bisa diberikan pemerintah untuk mengurangi beban dunia usaha adalah dengan memberikan subsidi upah kepada para pekerja dan juga diskon tarif listrik. 

"Pemerintah bisa membantu dari sisi subsidi upah khususnya bagi para pekerja di sektor padat karya, dimana pelaku usahanya mungkin tidak mampu membayar sesuai dengan upah minimum. Sehingga selisih tersebut bisa ditutupi dengan subsidi upah," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (23/11/2022). 

Bahkan, menurut Bhima, idealnya besaran subsidi upah bisa di atas Rp1 juta per pekerja. 

Namun, dia mencatat bahwa pemerintah juga harus memperhatikan subsidi upah bagi pekerja di sektor informal yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, atau belum tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Selain itu, Bhima juga menilai pemerintah perlu memberikan diskon utilitas di sektor padat karya yang meliputi tarif listrik. 

"Khususnya tarif listrik di beban puncak, harapannya bisa mendapatkan diskon 60 persen dari PLN," katanya.

Editor : Imantoko Kurniadi